Anggaran BMKG Dipotong, DPR: Pemerintah Jokowi Bertanggungjawab Atas Tsunami Selat Sunda

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyebut Menteri Keuangan, Sri Mulyani harus bertanggung jawab atas peristiwa bencana alam di Selat Sunda. Hal ini lantaran anggaran BMKG dalam APBN 2018 dipotong.

Pemotongan ini, kata dia, berdampak pada peralatan yang dipunyai BMKG untuk mendeteksi dini tsunami tidak ada. Yang hanya ada, alat mendeteksi tsunami yang disebabkan gempa.

“Yang bertanggung jawab dalam hal ini pemerintah (Menteri Keuangan) yang memotong anggaran yang sebenarnya dalam hal ini hak publik untuk mendapatkan perlindungan,” kata Bambang saat dihubungi, Senin (24/12).

Menurut Anggota DPR RI Dapil I Surabaya-Sidoarjo ini hal tersebut sangat ironis melihat ancaman bencana di Indonesia cukup besar karena dilalui sabuk vulkanik dan pertemuan empat lempeng tektonik.

http://bitly.com/2T7Ywnj

loading...

Subscribe to receive free email updates: